KARAWANG , – Kepala ATR/BPN Karawang, Nurus Sholichin, A.Ptnh, MM. Menanda tangani MoU dengan Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh yang mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
Tujuan dari MOU ini untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dalam kesepahaman pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB.
Penandatanganan MOU tersebut bertempat di Plaza Pemda Karawang, pada Jum’at pagi, 6 Oktober 2023.
Melalui keterangannya pada hari Jum’at (6/10), Kepala BPN Karawang, Nurus Sholichin, A.Ptnh, MM mengatakan, “melalui integrasi data pertanahan ini, proses balik nama sertifikat bisa sama dengan balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).”
Selain itu, menurut Kepala BPN Karawang kerjasama ini juga untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“BPN mempunyai peta zona nilai tanah yang dapat dijadikan referensi Pemkab Karawang untuk menilai harga tanah untuk BPHTB waris seperti hibah, tukar menukar, sampai dengan pemberian hak. BPN lagi memetakan bidang-bidang tanah yang berisi informasi bidang tanah ini dapat dilengkapi dengan value atau nilai tanah yang dikoordinasikan dengan Bapenda Karawang,” ungkap Nurus Sholichin, Kepala Kantor BPN Karawang.
“Per hari ini, pengintegrasian kita lakukan secara bertahap,” pungkas Nurus Sholichin.
Sementara itu, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan, kerjasama ini ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.
Khususnya dari sektor PBB-P2, di mana nantinya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang bisa melakukan pemutakhiran basis data PBB-P2 melalui pemanfaatan data di Kantor Pertanahan.
“Sinergitas yang terjalin mampu dipertahankan dengan baik demi kemajuan Kabupaten Karawang di masa depan. Alhamdulillah pada hari ini dilakukan penandatanganan antara pemda dan BPN, mudah-mudahan sinergitas ini terjalin dengan baik kedepannya,” ungkap Aep.
(Red)
This website uses cookies.