Menko Luhut Resmikan Bandara Dhoho di Kediri
JAKARTA , – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Bandara Dhoho di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat (18/10). Menurut Menko Luhut, Bandara Dhoho merupakan proyek percontohan pertama di tanah air dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited, yakni pemrakarsa dan pendanaannya dari pihak swasta atau non APBN.
“Bandara Dhoho Kediri menjadi proyek percontohan pertama di Indonesia dengan skema KPBU unsolicited. Inisiatif proyek datang dari pihak swasta dan didukung oleh pemerintah,” ujar Menko Luhut.
Menko Luhut menjelaskan, kehadiran Bandara Dhoho mencerminkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta. Ia pun mengklaim bahwa skema KPBU mampu mengatasi tantangan pembangunan di Indonesia dengan cepat dan efisien.
Menko Luhut Resmikan Bandara Dhoho di Kediri
Kemudian, diungkapkan Menko Luhut, peresmian Bandara Dhoho juga menjadi momen penting bagi pengembangan konektivitas dan ekonomi di selatan Pulau Jawa. Ia meyakini, tata ruang di wilayah Kediri akan berubah dalam beberapa tahun ke depan dan masyarakat akan mulai antusias menggunakan Bandara Dhoho untuk berpergian.
“Menurut saya bandara ini kualitasnya sangat bagus. Ke depan, orang akan lebih senang terbang ke Kediri daripada ke Surabaya,” terang Menko Luhut.
Adapun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi PT Surya Dhoho Investama (SDhI), anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk, yang telah membangun Bandara Dhoho dengan total investasi mencapai Rp 12 triliun. Diungkapkan Menhub, ini merupakan kali pertama pihak swasta mendedikasikan dana sebesar itu untuk kepentingan infrastruktur transportasi di Indonesia.
“Bandara Dhoho merupakan bukti bahwa pihak swasta punya komitmen yang kuat untuk membangun konektivitas di tanah air. Semoga langkah ini bisa dicontoh oleh pihak-pihak swasta lainnya di dalam negeri,” ungkap Menhub.
Lebih lanjut, berdasarkan survei yang dilakukan, Menhub menyampaikan bahwa potensi penumpang dari dan menuju Kediri cukup besar, terutama untuk perjalanan Haji dan Umroh. Menhub pun mengimbau agar masyarakat Kediri dan sekitarnya menggunakan Bandara Dhoho untuk menuju ke Tanah Suci.
“Terkait Haji dan Umroh, kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Tapi, satu hal yang pasti, saya mengimbau masyarakat Kediri dan sekitarnya untuk melakukan perjalanan Haji dan Umroh melalui Bandara Dhoho, yang notabene jaraknya lebih dekat daripada Bandara Juanda di Surabaya,” imbuh Menhub.
Menhub juga menuturkan bahwa Bandara Dhoho tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur transportasi, melainkan juga diharapkan dapat membawa dampak signifikan bagi perekonomian dan kehidupan sosial di kawasan Kediri dan sekitarnya. Secara spesifik, diharapkan bandara ini bisa membuka peluang bisnis baru dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor, seperti transportasi, pariwisata, dan perhotelan, serta mendukung sejumlah sektor lainnya, seperti pertanian, peternakan, hingga perkebunan.
“Saya yakin Bandara Dhoho akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Kediri. Karena itu, saya sangat berharap agar Pemerintah Daerah Kediri dapat berperan aktif untuk mempromosikan keberadaan bandara ini,” pungkas Menhub.
Sebagai informasi, Bandara Dhoho memiliki landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 45 meter, sehingga mampu didarati oleh pesawat berjenis wide-body. Adapun sejak soft launching pada 5 April 2024 lalu, bandara ini telah melayani lebih dari 20.000 penumpang, dengan 175 pergerakan pesawat.
Sementara itu, usai melangsungkan peresmian bandara, dilakukan pula groundbreaking dimulainya konstruksi jalan tol akses yang akan menghubungkan Bandara Dhoho dengan Kota Kediri. Keberadaan jalan tol akses ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menuju bandara dan sebaliknya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, jajaran Forkopimda wilayah Jawa Timur serta Direksi PT Gudang Garam Tbk dan PT Surya Dhoho Investama.
(Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenhub/ABD)
