JAKARTA , – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Penangkapan Djoko Tjandra tidak ada kaitannya dengan bursa Kapolri. Apalagi penangkapan buronan kakap itu yang melakukan adalah pihak Kepolisian Diraja Malaysia, yang kemudian diserahkan kepada Polri.
IPW memberi apresiasi kepada Kepolisian Diraja Malaysia yang sudah mau mendengar aspirasi rakyat Indonesia dan membantu penangkapan Djoko Tjandra serta menyerahkan buronan kelas kakap itu kepada Polri, kata Neta dalam keterangan persnya kepada reportasejabarsatu.com, Minggu (2/8/2020).
‘Kerjasama yang ditunjukkan pihak Malaysia dengan indonesia ini patut dicontoh Polri ke depan, khususnya NCB Interpol Polri dalam melakukan lobi ke negara-negara lain yang terdapat buronan koruptor bersembunyi disana,” ujarnya.
Menurut Neta, masih ada 38 buronan NCB Interpol Polri di luar negeri. Artinya, kerjasama internasional pasca tertangkap Djoko Tjandra perlu dilanjutkan, sehingga Polri bisa segera menangkap buronan lainnya, seperti bos Gajah Tunggal Syamsul Nursalim dan Itji Nursalim yang saat ini diduga bersembunyi di Shanghai Cina, tuturnya.
Kami melihat, kasus Djoko Tjandra maupun penangkapan buronan kakap itu tidak ada kaitannya dengan bursa calon Kapolri, apalagi pergantian Kapolri masih lama. Sebab presiden tentunya punya kriteria sendiri tentang calon kapolri yg akan diangkatnya di masa depan. Bagaimana pun calon kapolri yg akan diangkat presiden tentu melihat situasi aktual politik saat itu dan proyeksi situasi ke depan, yg semuanya sangat tergantung pada insting politik presiden maupun hak prerogatif presiden.
Namun dalam kondisi panas kasus Djoko Tjandra ditambah tertangkapnya buronan kakap itu, ada saja pihak pihak yang mengkaitkannya dengan bursa calon Kapolri. Padahal hal itu tidak ada kaitannya dan situasinya “jauh panggang dari api”. Apalagi IPW mendapat informasi bahwa calon kapolri ke depan yg akan dipilih presiden dari kalangan bintang dua dan proses suksesinya satu paket dengan calon wakapolri. Memang informasi yang diperoleh IPW ini kembali kepada situasi aktual dan menjadi hak prerogatif presiden, ungkapnya.
Sebab itu sebaiknya, masyarakat maupun pihak-pihak tertentu jangan berspekulasi dan mengkaitkaitkan kasus Djoko Tjandra dengan suksesi Kapolri karena tidak ada kaitannya. Sebaiknya semua pihak bersabar menunggu momentum yang akan terjadi, yang sepertinya akan dimulai presiden dengan reshuffle kabinet, pergantian panglima TNI dan suksesi Kapolri. Semua ini dinilai IPW akan dilakukan presiden pasca new normal agar pemerintahan ke depan semakin efektif dan stabilitas keamanan kondusif, tutup Neta.
(RedRJ1)
