BANDUNG , – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan pengarahan secara khusus kepada para gubernur seluruh Indonesia, di Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024) siang. Presiden menegaskan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus memastikan agar program dan kebijakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati/wali kota agar daerah bisa sejalan dan in-line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” tegas Presiden.
Presiden pun menyebutkan terdapat sejumlah pembangunan proyek strategis pemerintah yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena tidak ada komitmen dukungan dari pemerintah daerah.
“Saya berikan contoh ada waduk, kalau memang biayanya besar pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat. Tetapi untuk sekunder dan tersier untuk bisa masuk ke sawah mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” jelas Presiden.
Bertemu para Gubernur, Presiden Jokowi: Tekankan Pentingnya Keselarasan Program Daerah dengan Kebijakan Pusat
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti akses jalan menuju salah satu pelabuhan yang pembangunannya tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia pun mengimbau kepada para gubernur untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat apabila tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.
“Sebetulnya enggak apa-apa kalau memang tidak memiliki kemampuan ya tulis saja ke pemerintah pusat, bisa diserahkan ke Kementerian PU,” ungkap Presiden.
Ia juga meminta kepada para gubernur agar dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten/kota. Menurutnya, gubernur harus mengawal program-program pemerintah kabupaten dan kota agar sesuai dengan peruntukannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Saya melihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah programnya tidak jelas, banyak yang dipakai untuk hibah-hibah. Ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan akan bisa menjadi rumah sakit sepuluh saja bisa, atau universitas bisa. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” ujar Presiden.
Arahan Presiden
Untuk itu, Presiden memerintahkan kepada para gubernur untuk terus mengawal program pemerintah daerah kabupaten dan kota agar dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Ia juga mendorong peningkatan kerja sama antardaerah sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan sebuah persoalan secara bersama-sama.
Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR/Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/BPN/Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
(TGH/DNS)
Ikuti perkembangan berita terbaru Reportase Jabar Satu di Google News
