CIAMIS , – Pemerintah Kabupaten Ciamis mempertahankan penilaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk ke- 7 kalinya.
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dilakukan secara virtual yang dipimpin oleh Kepala BPK-RI perwakilan Jawa Barat Arman Syifa kepada Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dan Ketua DPRD Ciamis H. Nanang Permana, S.H.,
Laporan tersebut di serahkan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, ” ungkap Humas Pemda Ciamis dalam laporan tertulisnya Kamis 25/6/2020 kepada reportasejabarsatu.com
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan rasa syukur atas kembali diterima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Ciamis yang telah dilakukan BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara yang telah melaksanakan kinerja dengan baik di setiap OPD sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan apresiasi kepada seluruh jajaran karena pada tahun ini kita kembali menerima opini WTP, ” ucapnya.
Herdiat juga mengatakan dengan didapatnya opini WTP, kita harus lebih profesional dalam mengelola keuangan dengan baik, tertib, efisien dan ekonomis, sehingga terjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah lainnya. Dengan didapatkannya opini WTP menjadikan motivsi agar bekerja lebih baik lagi dengan mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku, ” kata Herdiat.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa mengungkapkan, dalam pengambilan keputusan opini telah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan dan telah menerima LKPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat yang pelaksanaannya dilakukan melalui video conference.
“Alhamdulillah ditahap akhir penyelesaian audit dapar hadir langsung ke Kabupaten Ciamis” mengingat situasi kondisi Indonesia yang dihadapkan dengan pandemi Covid-19, maka tahapan pemeriksaan juga dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk rangkaian kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.
“Opini dari laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD diberikan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemberian opini ini disampaikan tentu bukan sekedar pemberian, tapi opini yang diperoleh adalah murni dari hasil kerja keras seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tiap daerah” , ” tutur Arman
Arman berharap kepada pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP untuk lebih baik lagi ke depannya, dan bila menemukan permasalahan agar dapat langsung menindaklanjutinya. ” Kami menyampaikan selamat, terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dengan diraihnya opini laporan hasil pemeriksaan ini, ” pungkasnya.
( Abraham/Wnz)
