Kamis, 26 Desember 2024

Sinergi  Bersama BPK, Pemprov Sumsel Komitmen Berantas Korupsi

PALEMBANG , – Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya menghadiri workshop anti korupsi yang digelar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Kamis (4/11/21). 

Workshop ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan yang telah digelar pihak BPK RI beberapa waktu yang lalu dengan tema Deteksi dan Pencegahan Korupsi. 

Wagub Mawardi mengatakan, pemerintah hingga saat ini tetap berkomitmen untuk mendukung pemberantasan  korupsi. 

“Kita komitmen untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti ini. Kita tetap berjuang agar kasus korupsi tidak memiliki ruang di Sumsel,” tegasnya. 

Selain itu, ungkap Mawardi, untuk memberantas sikap yang tidak baik ini harus dilalukan secara kesinambungan dan bekerjasama dengan semua pihak. 

“Kita harus sama-sama berkomitmen untuk memberantas korupsi. Ini perlu kerjasama semua pihak. Termasuk pada individu untuk menghilangkan budaya korupsi hingga ke aspek yang kecil sekalipun,” imbuhnya. 

>> Percepat Herd Immunity, Ratusan Penghuni Rutan Divaksin

Sementara itu, Ketua BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA, CGCAE., QGIA mengatakan, untuk workshop yang kedua kali ini mengambil tema Improving Public Integrity Through Cultural Approach. 

“Kegiatan ini bagian upaya memperkuat sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan intensitas dan membangun budaya anti korupsi,” ungkapnya secara virtual.

Dia menjelaskan, berbagai pihak turut dilibatkan dalam kegiatan ini, baik dari perguruan tinggi, pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur di Indonesia. 

“Kita ucapkan terimakasih kepada peserta yang ikut terlibat dalam workshop anti korupsi ini. Berharap bisa memberikan ilmu dan pengalaman dalam membangun budaya anti korupsi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja,” ujarnya. 

Tak hanya itu, tambah Agung, kegiatan ini juga akan membahas bagaimana budaya yang ada, baik budaya dalam ruang lingkup keluarga, pendidikan, institusi atau pemerintah berperan dalam mengurangi terjadinya korupsi. 

Turut hadir Sekjen BPK RI, Bahtiar Arif, Dosen UNJ (Menteri Perindustrian RI Periode 2005-2009), Dr. Fahmi Idris, SE, MH, Executive Director Of Assurance Audit Service Group Australian National Audit Office (ANAO), Rahul Tejani, Director Of Research ACFE Indonesia Chapter, Hendi Yogi Prabowo, M For Accy, PhD, CFrA, CAMS, Kaditama Binbangkum, Dr. Blucer Welington Raja Guguk dan Para Gubernur Se-Indonesia. (afd)

Bagikan Berita Ini
Array

Berita Terkait