CIMAHI , – Jelang Pilkada Serentak Kembali Cimahi harus bersilaturahmi dengan KPK. Sejatinya Peristiwa demi peristiwa terkait OTT seharusnya disikapi dengan nalar yang sehat, karena ketika sebuah lembaga ataupun Organisasi terbangun, selalu didampingi oleh mekanisme yang prosedural yang di dalamnya adalah mereka para pemangku kebijakan yang piawai dan profesional, dengan penuh rasa tanggung jawab mengemban amanah mewakili masyarakat banyak, yang secara UU, Dasar Hukum, mekanisme, itu profesional, ” tutur Dra. Ai Mulyani, M.Pd. selaku Ketua DPW IPJI Jabar yang juga merupakan salah seorang tokoh SEKBER, Cimahi Otonomi kepada reportasejabarsatu.com Sabtu 28/11/2020.
Baca juga:
Ditangkap KPK, Wali Kota Cimahi Ajay Diduga Korupsi Proyek RS
Baca juga:
Haruskah Menunggu Sempurna Untuk Menasehati ?
Lanjut Ai sangat disesalkan fakta di lapangan para pemangku kebijakan itu terjadi dari ajang jabatan dalam politik, dalam kata lain pemerintahan tidak butuh pegawai yang handal untuk duduk dalam jabatan, yang penting mereka para “oknum pejabat” yang handal dalam memainkan perannya korupsi bancakan, tanpa tidak ada terbersit sedikitpun kalau OTT demi OTT wajib dijadikan pembelajaran untuk tidak terjadi lagi OTT, bahkan tidak dijadikan jera tapi semakin berani, sementara tidak disadari oleh semua pengemban amanah, bahwa dalam setiap detik perjalanan kinerjanya diamati oleh mereka yang masih peduli pada Daerahnya dengan tanpa muatan pribadi, golongan, apalagi politik, hanya rasa keprihatinan dan menginginkan perubahan yang benar – benar amanah untuk kepentingan umat, ” ujarnya.
Baca juga:
Kasus Pelanggaran Prokes di Megamendung, Polisi Naikan ke Tahap Penyidikan
Menurut Ai OTT adalah upaya terakhir yang dilakukan setelah ribuan lembar delik perkara dilaporkan dalam bentuk catatan berharga dengan pasal, ayat. Dan ending dari ribuan kasus yang masuk berakhir di OTT. Pasca OTT, tidak lagi ada NO: HP yang bisa dihubungi dari mereka yang sudah menikmati jabatan atas tanda tangan sang penguasa, tidak ada lagi keinginan dari orang – orang terdekat untuk datang menjenguk karena khawatir terbawa bancakan. Ternyata yang datang menengok itu adalah mereka Masyarakat yang tidak harus kita beri jabatan, yang dengan tulus datang berkunjung dengan tatapan polos dan hampa.
“Jabatan itu amanah teriakan sang penguasa fakta yang terjadi Anggaran itu amanah harus kita manfaatkan” , ” ucapnya.
Ai mengatakan Seyogyanya semua peristiwa yang terjadi dijadikan cermin sebagai pembelajaran, mau dibawa kemana Cimahi ketika peristiwa demi peristiwa yang serupa terjadi dan terjadi lagi.
Baca juga:
Polisi Ungkap Perdagangan Orang di Puncak Bogor, 3 Pelaku Ditangkap
Ai juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, para tokoh masyarakat, Sesepuh masyarakat, ormas / LSM, Organisasi profesi untuk peka atas situasi dan kondisi yang ada, semoga Cimahi Mendatang ada Pengemban Kebijakan itu yang benar – benar amanah untuk membangun Cimahi dengan para pemangku kebijakan di dalam pemerintahan Kota Cimahi, bukan mereka oknum pejabat politik yang non kompeten, ” kata Ai.
Hapus Kata “Saya Perebut Kekuasaan dan Saya Penikmat Anggaran“
Ganti menjadi” Seandainya besok lusa saya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin di Cimahi, tegur saya dengan bijak manakala saya tidak Amanah” , ” pungkas Ai.
(wnz)
