PALEMBANG , – Perairan wilayah pantai timur pulau Sumatera, merupakan wilayah jalur laut yang paling rawan aktivitas perdagangan illegal maupun penyelundupan barang baik dari dalam maupun ke luar negeri. Apalagi, wilayah perairan pantai timur sumatera seperti Palembang, Jambi, Riau, Kepri san Sumut langsung berhadapan dengan negara tetangga seperti Malaysia, singapura, vietnam, thailand dan negara ASEAN lainnya sehingga sangat rawan dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan barang illegal.
Peredaran barang-barang illegal yang semakin marak akan mengakibatkan stabilitas ekonomi terganggu serta menimbulkan kerugian negara dari sektor pajak dan cukai, selain itu masyarakat/konsumen juga terancam dengan peredaran barang yang membahayakan bagi kesehatan.
>> Gubernur Respon Penawaran PT Garuda Indonesia
Berdasarkan hasil operasi bea cukai dengan sandi Jaring Sriwijaya pada akhir tahun 2020 telah beberapa kali mengamankan barang-barang yang diselundupkan melalui perairan pantai timur sumatera diantaranya rokok tanpa pita cukai, narkoba, benih lobster, biji timah, minuman keras, HP baik yang akan dikirim masuk maupun keluar negeri. Denga potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Pakar ekonomi dari Universitas Sriwijaya Prof.Dr . H. Didik Soesetyo, M.Si berpendapat, maraknya peredaran barang ilegal diwilayah perairan timur Sumatera karena adanya permintaan yang tinggi terhadap barang selundupan, selain kurangnya koordinasi antar sesama aparat penegak hukum sehingga saling menunggu aturan kebijakan baru.
>> Komisi III DPR Setujui komjen Pol Listyo Sigit Prabowo Sebagai Kapolri
“Untuk menyelesaikan permasalahan peredaran barang illegal diperlukan langkah-langkah preventif dan represif secara nyata serta penyamaan persepsi dan koordinasi antar sesama aparat penegak hukum” jelas Prof. Dr Didik Soesetyo, Kamis (21/1/2021)
Lebih lanjut Prof Dr. Didik Soesetyo juga menyarankan perlunya penguatan aparat di laut timur Sumatera dan pintu keluar masuk antar negara yang ada di tengah laut guna mencegah terjadinya penyelundupan barang.
>> Wakil Jaksa Agung: Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Serta Etos Kerja
“Disamping itu juga perlu dilakukan operasi terpadu yang melibatkan beberapa instansi terkait, karena perdagangan barang illegal yang semakin masif disamping akan merugikan keuangan negara dari potensi pendapatan pajak dan cukai juga dapat mematikan industri dalam negeri karena persaingan yang tidak sehat,” pungkasnya.
(yanti/afd)
